Rahasia Pajak PBB Terungkap: Panduan Lengkap untuk Memahami Pajak Anda

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan tanah serta bangunan. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan dan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan.

PBB memiliki beberapa manfaat, antara lain:

• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang sah.
• Menciptakan pemerataan pembangunan dengan pengalokasian dana pembangunan yang bersumber dari PBB.
• Mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah dan bangunan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertata dan rapi.

Sejarah PBB di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Saat itu, PBB dikenal dengan sebutan "Landrente" dan "Verponding". Setelah Indonesia merdeka, PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemungutan PBB dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan disetorkan ke kas negara. Objek PBB meliputi tanah, bangunan, dan bangunan yang belum selesai. Besarnya PBB yang harus dibayar dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kewajiban membayar PBB merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah dan negara. Dengan membayar PBB tepat waktu, masyarakat telah turut serta dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan sejahtera.

apa itu pajak pbb

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting bagi pembangunan daerah dan negara. PBB memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami, antara lain:

• Objek pajak
• Subjek pajak
• Tarif pajak
• Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
• Pemungutan pajak
• Sanksi pajak
• Manfaat pajak
• Sejarah pajak
• Peraturan pajak
• Kontribusi pajak

Setiap aspek tersebut saling terkait dan memiliki peran penting dalam pengelolaan PBB. Misalnya, objek pajak menentukan jenis harta yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak menentukan siapa yang wajib membayar pajak. Tarif pajak dan NJOP menjadi dasar perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kemudian disetorkan ke kas negara. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan manfaat pajak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan daerah.

Dengan memahami aspek-aspek penting PBB, masyarakat dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pembangunan daerah dan negara, tetapi juga untuk menghindari sanksi pajak. PBB merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan sejahtera.

Objek Pajak

Objek pajak merupakan salah satu aspek penting dalam memahami "apa itu pajak pbb". Objek pajak adalah jenis harta benda yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

• Tanah
  

  Tanah merupakan objek pajak PBB yang paling umum. Tanah yang dikenakan PBB adalah tanah yang memiliki nilai jual, baik tanah yang telah memiliki sertifikat maupun belum.

• Bangunan
  

  Bangunan yang dikenakan PBB adalah bangunan yang berdiri di atas tanah dan memiliki nilai jual. Bangunan tersebut dapat berupa rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, dan lain-lain.

• Bangunan yang Belum Selesai
  

  Bangunan yang belum selesai juga dapat menjadi objek pajak PBB. Bangunan tersebut dikenakan PBB sejak mulai didirikan, meskipun belum selesai dibangun.

Objek pajak PBB ini sangat penting karena menjadi dasar pengenaan pajak. Besarnya PBB yang harus dibayar dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang objek pajak PBB sangat penting bagi wajib pajak agar dapat menghitung dan membayar pajak dengan benar.

Subjek pajak

Subjek pajak merupakan salah satu aspek penting dalam memahami "apa itu pajak pbb". Subjek pajak adalah orang atau badan yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Subjek pajak PBB terdiri dari:

• Orang pribadi
• Badan

Orang pribadi yang menjadi subjek pajak PBB adalah mereka yang memiliki hak milik atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan badan yang menjadi subjek pajak PBB adalah badan hukum atau badan usaha yang memiliki hak milik atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan.

Penetapan subjek pajak PBB sangat penting karena menjadi dasar pemungutan pajak. Pemerintah daerah akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada subjek pajak yang telah terdaftar. SPPT tersebut berisi informasi tentang objek pajak, NJOP, dan besarnya PBB yang harus dibayar.

Dengan memahami konsep subjek pajak PBB, wajib pajak dapat mengetahui apakah mereka termasuk orang atau badan yang wajib membayar PBB. Hal ini penting untuk menghindari sanksi pajak akibat keterlambatan atau tidak membayar PBB.

Tarif pajak

Tarif pajak merupakan salah satu aspek penting dalam memahami "apa itu pajak pbb". Tarif pajak adalah persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar.

• Persentase Tetap
  

  Tarif pajak PBB umumnya ditetapkan sebagai persentase tetap dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Persentase ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat berbeda-beda di setiap daerah.

• Klasifikasi Objek Pajak
  

  Tarif pajak PBB juga dapat bervariasi tergantung pada klasifikasi objek pajak. Misalnya, tarif pajak untuk tanah kosong biasanya lebih rendah daripada tarif pajak untuk bangunan mewah.

• Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
  

  NJOP merupakan dasar pengenaan tarif pajak PBB. NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat berubah setiap tahun. Perubahan NJOP dapat berdampak pada besarnya PBB yang harus dibayar.

• Faktor Pengurang
  

  Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah dapat memberikan faktor pengurang tarif pajak PBB. Faktor pengurang ini diberikan untuk jenis objek pajak tertentu, seperti rumah sederhana atau rumah ibadah.

Tarif pajak PBB sangat penting untuk dipahami oleh wajib pajak karena menjadi dasar perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan memahami tarif pajak PBB, wajib pajak dapat memperkirakan jumlah pajak yang harus dibayar dan mempersiapkan dana yang diperlukan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) memegang peranan penting dalam memahami "apa itu pajak pbb". NJOP merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Besarnya NJOP berdampak langsung pada besarnya PBB yang harus dibayar. Semakin tinggi NJOP, semakin tinggi pula PBB yang harus dibayar. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang NJOP sangat penting bagi wajib pajak agar dapat menghitung dan membayar pajak dengan benar.

NJOP ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, antara lain lokasi, luas tanah, jenis bangunan, dan kondisi bangunan. Pemerintah daerah melakukan penilaian NJOP secara berkala, biasanya setiap tahun. Penilaian NJOP dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Apabila wajib pajak merasa NJOP yang ditetapkan tidak sesuai, dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah daerah. Keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

Memahami hubungan antara NJOP dan PBB sangat penting bagi wajib pajak. Dengan memahami NJOP, wajib pajak dapat memperkirakan besarnya PBB yang harus dibayar dan mempersiapkan dana yang diperlukan. Selain itu, pemahaman ini juga dapat membantu wajib pajak dalam mengajukan keberatan apabila merasa NJOP yang ditetapkan tidak sesuai.

Pemungutan pajak

Pemungutan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam memahami "apa itu pajak pbb". Pemungutan pajak adalah proses penarikan pajak dari wajib pajak oleh pemerintah daerah.

Pemungutan pajak PBB dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:

• Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB
• Pembayaran PBB oleh wajib pajak
• Penyetoran PBB ke kas daerah

SPPT PBB diterbitkan oleh pemerintah daerah dan dikirimkan kepada wajib pajak. SPPT tersebut berisi informasi tentang objek pajak, NJOP, tarif pajak, dan besarnya PBB yang harus dibayar.

Wajib pajak dapat membayar PBB melalui berbagai cara, seperti melalui bank, kantor pos, atau loket pembayaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Setelah dibayar, wajib pajak akan mendapatkan bukti pembayaran PBB.

Pemerintah daerah menyetorkan PBB yang telah dikumpulkan ke kas daerah. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pemungutan pajak PBB sangat penting karena merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Tanpa adanya pemungutan pajak, pemerintah daerah akan kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Memahami proses pemungutan pajak PBB sangat penting bagi wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan membayar PBB tepat waktu, wajib pajak telah berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negara.

Sanksi pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu aspek penting dalam memahami "apa itu pajak pbb". Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti terlambat membayar pajak atau tidak melaporkan pajak dengan benar.

Sanksi pajak sangat penting karena memiliki beberapa tujuan, antara lain:

• Menjamin kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
• Menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.
• Meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sanksi pajak dapat berupa:

• Denda
• Kenaikan pajak
• Penutupan usaha

Jenis sanksi pajak yang dikenakan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Misalnya, wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan sanksi pajak kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, wajib pajak yang terlambat membayar pajak karena bencana alam dapat mengajukan permohonan keringanan sanksi pajak kepada pemerintah daerah.

Memahami sanksi pajak sangat penting bagi wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan memahami sanksi pajak, wajib pajak dapat menghindari sanksi tersebut dan terhindar dari kerugian finansial.

Manfaat pajak

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan berbagai manfaat, baik bagi wajib pajak maupun bagi masyarakat secara umum. Memahami manfaat pajak ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

• Meningkatkan Pendapatan Daerah
  

  Pembayaran PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup signifikan. Dana yang diperoleh dari PBB digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan membayar PBB tepat waktu, wajib pajak telah berkontribusi dalam pembangunan daerah tempat tinggalnya.

• Menciptakan Pemerataan Pembangunan
  

  Pembangunan daerah yang dibiayai dari PBB tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu saja, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah daerah tersebut. Hal ini menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

• Meningkatkan Kesadaran Hukum
  

  Pembayaran PBB mengharuskan wajib pajak untuk memiliki dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang sah. Dengan demikian, pembayaran PBB dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Dokumen kepemilikan yang sah juga dapat menjadi jaminan keamanan hukum atas tanah dan bangunan yang dimiliki.

• Melindungi Lingkungan
  

  Sebagian dari dana PBB digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam. Dengan membayar PBB, wajib pajak telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Manfaat pajak tersebut menunjukkan bahwa pembayaran PBB tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Dengan memahami manfaat pajak, diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Sejarah pajak

Sejarah pajak memiliki hubungan yang erat dengan "apa itu pajak pbb". Pemahaman tentang sejarah pajak dapat membantu kita memahami konsep dan praktik pajak PBB saat ini.

• Pajak pada Masa Kerajaan
  

  Pajak sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia. Kerajaan-kerajaan di Indonesia mengenakan berbagai macam pajak, seperti pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak hasil bumi.

• Pajak pada Masa Kolonial
  

  Pada masa kolonial Belanda, sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan. Belanda memperkenalkan sistem pajak modern, termasuk pajak bumi dan bangunan yang menjadi cikal bakal PBB.

• Pajak pada Masa Kemerdekaan
  

  Setelah Indonesia merdeka, sistem perpajakan terus mengalami perkembangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi dasar hukum pemungutan PBB hingga saat ini.

• Perkembangan PBB
  

  Seiring berjalannya waktu, PBB mengalami berbagai perkembangan, seperti perubahan tarif pajak, mekanisme pemungutan, dan sanksi pajak. Perkembangan ini bertujuan untuk menyesuaikan PBB dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi masyarakat.

Sejarah pajak menunjukkan bahwa PBB merupakan pajak yang telah ada sejak lama dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pemahaman tentang sejarah pajak dapat membantu kita memahami pentingnya PBB dalam pembangunan daerah dan negara.

Peraturan pajak

Peraturan pajak merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang perpajakan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peraturan pajak sangat penting karena memberikan landasan hukum bagi pemungutan, pemungutan, dan penggunaan pajak.

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  

  Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama bagi pemungutan PBB. Undang-undang ini mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan tata cara pemungutan PBB.

• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  

  Peraturan pemerintah ini mengatur secara lebih rinci tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang tata cara penilaian objek pajak, tata cara pemungutan PBB, dan tata cara pengajuan keberatan dan banding terhadap PBB.

• Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  

  Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah tentang PBB. Peraturan daerah ini mengatur tentang hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, seperti tarif PBB dan tata cara pemungutan PBB di daerah tersebut.

• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  

  Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat edaran tentang PBB. Surat edaran ini berisi petunjuk teknis tentang pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah tentang PBB.

Peraturan pajak sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Dengan memahami peraturan pajak, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan terhindar dari sanksi pajak.

Kontribusi Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi sangat penting bagi pembangunan daerah dan negara. Kontribusi pajak PBB dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

• Pembiayaan Pembangunan Daerah
  

  PBB merupakan sumber pendapatan asli daerah yang cukup signifikan. Dana yang diperoleh dari PBB digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan membayar PBB, masyarakat telah berkontribusi dalam pembangunan daerah tempat tinggalnya.

• Menciptakan Pemerataan Pembangunan
  

  Pembangunan daerah yang dibiayai dari PBB tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu saja, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah daerah tersebut. Hal ini menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

• Meningkatkan Pelayanan Publik
  

  Dana PBB juga digunakan untuk membiayai peningkatan pelayanan publik, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan membayar PBB, masyarakat telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mereka terima.

• Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
  

  Secara tidak langsung, PBB berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang dibiayai dari PBB menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Kontribusi pajak PBB tersebut menunjukkan bahwa pembayaran PBB tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami kontribusi pajak, diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Pertanyaan Umum tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

Pertanyaan 1: Apa itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Jawaban: PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan tanah dan/atau bangunan.

Pertanyaan 2: Siapa saja yang wajib membayar PBB?

Jawaban: Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak milik atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan.

Pertanyaan 3: Apa saja objek pajak PBB?

Jawaban: Objek pajak PBB meliputi tanah, bangunan, dan bangunan yang belum selesai.

Pertanyaan 4: Bagaimana cara menghitung PBB?

Jawaban: PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pertanyaan 5: Kapan batas waktu pembayaran PBB?

Jawaban: Batas waktu pembayaran PBB biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah, umumnya jatuh pada bulan Agustus atau September.

Pertanyaan 6: Apa sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB?

Jawaban: Wajib pajak yang terlambat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.

Dengan memahami pertanyaan umum ini, diharapkan masyarakat dapat memahami kewajiban perpajakannya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik.

Memahami "apa itu pajak pbb" sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan membayar PBB tepat waktu, masyarakat telah berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negara.

Tips Memahami "Apa Itu Pajak PBB"

Memahami "apa itu pajak pbb" sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda memahami PBB dengan lebih baik:

Tip 1: Ketahui Objek Pajak PBB

Objek pajak PBB adalah tanah, bangunan, dan bangunan yang belum selesai. Pastikan Anda mengetahui jenis-jenis harta yang termasuk objek pajak PBB agar dapat menghitung PBB dengan benar.

Tip 2: Pahami Tarif Pajak PBB

Tarif pajak PBB ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat bervariasi di setiap daerah. Memahami tarif pajak PBB akan membantu Anda memperkirakan besarnya pajak yang harus dibayar.

Tip 3: Hitung PBB Berdasarkan NJOP

PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Mengetahui NJOP akan membantu Anda menghitung PBB dengan akurat.

Tip 4: Bayar PBB Tepat Waktu

Pembayaran PBB tepat waktu akan menghindari sanksi denda. Batas waktu pembayaran PBB biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah, jadi pastikan untuk mencatatnya.

Tip 5: Manfaatkan Layanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah biasanya menyediakan layanan informasi dan bantuan terkait PBB. Manfaatkan layanan ini untuk mendapatkan informasi terkini dan bantuan dalam menghitung dan membayar PBB.

Kesimpulan

Dengan mengikuti tips ini, Anda diharapkan dapat memahami konsep "apa itu pajak pbb" dengan lebih baik dan memenuhi kewajiban perpajakan Anda dengan benar. Memahami PBB sangat penting untuk pembangunan daerah dan negara.

Kesimpulan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Memahami "apa itu pajak pbb" sangat penting bagi masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Dengan memahami PBB, masyarakat dapat mengetahui objek pajak, tarif pajak, dan cara menghitung PBB. Masyarakat juga dapat mengetahui sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB dan batas waktu pembayaran PBB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, masyarakat telah berkontribusi pada pembangunan daerah dan negara.

Berbagi :