Pahami PPh 21: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak!

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. PPh Pasal 21 bersifat final, artinya pajak ini langsung dipotong dari penghasilan Wajib Pajak oleh pihak yang melakukan pembayaran, dan tidak perlu dilaporkan lagi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

PPh Pasal 21 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Selain itu, PPh Pasal 21 juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan beban pajak, karena tarif pajak yang dikenakan bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan.

Dalam praktiknya, PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan bruto Wajib Pajak, dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan. Tarif pajak yang dikenakan berkisar antara 5% hingga 30%.

apa itu pajak pph 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh Pasal 21 memiliki beberapa aspek penting yang perlu diketahui, yaitu:

Diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh
Dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dipotong langsung oleh pihak pembayar penghasilan
Bersifat final
Tarif progresif
Dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Dikurangkan dengan biaya jabatan
Memiliki sanksi bagi yang tidak membayar atau terlambat membayar
Merupakan sumber pendapatan negara

Diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal ini menjelaskan tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

Tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Tarif pajak PPh Pasal 21 berkisar antara 5% hingga 30%. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan.

PPh Pasal 21 dipotong langsung oleh pihak pembayar penghasilan, seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau lembaga lainnya. Pihak pemotong PPh Pasal 21 wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PPh Pasal 21 bersifat final, artinya pajak ini langsung dipotong dari penghasilan Wajib Pajak dan tidak perlu dilaporkan lagi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti bahwa hanya individu yang memiliki penghasilan yang dikenakan pajak, bukan badan usaha seperti perusahaan atau yayasan.

Jenis Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21
Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 meliputi penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan investasi, seperti:
- Gaji, upah, honorarium
- Tunjangan
- Bonus
- Dividen
- Bunga
- Royalti
Tarif PPh Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Tarif PPh Pasal 21 berkisar antara 5% hingga 30%.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Sebelum dikenakan PPh Pasal 21, penghasilan dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. PTKP berbeda-beda tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak.
Biaya Jabatan
Selain PTKP, penghasilan juga dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka menjalankan pekerjaan atau usaha. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan antara lain biaya transportasi, biaya makan, dan biaya representasi.

Dengan memahami ketentuan-ketentuan di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menghitung sendiri PPh Pasal 21 yang terutang dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dipotong langsung oleh pihak pembayar penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 dipotong langsung oleh pihak pembayar penghasilan. Ketentuan ini memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks "apa itu pajak pph 21":

Kewajiban Pemotong
Pihak yang melakukan pembayaran penghasilan, seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau lembaga lainnya, memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.
Tarif dan Dasar Pemotongan
Tarif dan dasar pemotongan PPh Pasal 21 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Pemotong wajib menggunakan tarif dan dasar pemotongan yang sesuai dengan ketentuan tersebut.
Penyetoran dan Pelaporan
Pihak pemotong wajib menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong juga wajib melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal 21.
Konsekuensi bagi Pemotong
Apabila pihak pemotong tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, atau pelaporan PPh Pasal 21 sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
Kemudahan bagi Wajib Pajak
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, pemotongan PPh Pasal 21 langsung oleh pihak pembayar penghasilan memberikan kemudahan karena tidak perlu menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat lebih fokus pada pekerjaannya tanpa perlu khawatir dengan kewajiban perpajakannya.

Dengan memahami ketentuan dan implikasi pemotongan PPh Pasal 21 langsung oleh pihak pembayar penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dan terhindar dari sanksi administrasi.

Bersifat final

Dalam konteks "apa itu pajak pph 21", "bersifat final" memiliki makna yang sangat penting. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang bersifat final, artinya pajak ini langsung dipotong dari penghasilan Wajib Pajak dan tidak perlu dilaporkan lagi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Ketentuan ini memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri PPh Pasal 21 yang terutang dan melaporkannya dalam SPT Tahunan. Hal ini memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi Wajib Pajak.
Pihak pemotong PPh Pasal 21, seperti perusahaan atau instansi pemerintah, bertanggung jawab penuh atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu khawatir akan terjadinya kesalahan atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Apabila terjadi kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 21, seperti pemotongan yang kurang atau lebih, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan restitusi atau pembayaran kekurangan pajak. Hal ini dikarenakan PPh Pasal 21 bersifat final dan tidak dapat dikoreksi dalam SPT Tahunan.

Dengan memahami sifat final dari PPh Pasal 21, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dan terhindar dari kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan pajak.

Tarif progresif

Dalam konteks "apa itu pajak pph 21", tarif progresif merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipahami. Tarif progresif adalah sistem pemungutan pajak di mana tarif pajak yang dikenakan meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan.

Penerapan Tarif Progresif dalam PPh Pasal 21
Dalam PPh Pasal 21, tarif progresif diterapkan dengan membagi penghasilan kena pajak ke dalam beberapa lapisan (bracket) dan menetapkan tarif pajak yang berbeda untuk setiap lapisan. Tarif pajak mulai dari 5% untuk lapisan penghasilan terendah hingga 30% untuk lapisan penghasilan tertinggi.
Tujuan Tarif Progresif
Tujuan diterapkannya tarif progresif dalam PPh Pasal 21 adalah untuk menciptakan pemerataan beban pajak. Dengan tarif progresif, Wajib Pajak dengan penghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak dengan penghasilan rendah.
Dampak Tarif Progresif bagi Wajib Pajak
Tarif progresif berdampak pada jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi penghasilan yang diterima, semakin tinggi pula PPh Pasal 21 yang harus dibayar.
Perhitungan Tarif Progresif
Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak yang berlaku untuk setiap lapisan penghasilan dengan jumlah penghasilan yang termasuk dalam lapisan tersebut. Hasilnya kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total PPh Pasal 21 yang terutang.

Dengan memahami konsep tarif progresif dalam PPh Pasal 21, Wajib Pajak dapat menghitung dengan tepat PPh Pasal 21 yang terutang dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam konteks "apa itu pajak pph 21", "Dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)" merupakan komponen penting yang perlu dipahami. PTKP adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. PTKP berfungsi untuk memberikan keringanan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan rendah.

PTKP dihitung berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak. Semakin tinggi status perkawinan dan jumlah tanggungan, semakin besar pula PTKP yang diberikan. Dengan demikian, Wajib Pajak dengan penghasilan rendah yang memiliki tanggungan akan mendapatkan keringanan pajak yang lebih besar.

Pengurangan PTKP dalam perhitungan PPh Pasal 21 memiliki dampak langsung pada jumlah pajak yang terutang. Semakin besar PTKP yang dikurangkan, semakin kecil penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif progresif. Hal ini berarti Wajib Pajak akan membayar pajak yang lebih rendah.

Sebagai contoh, seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan memiliki PTKP sebesar Rp4.500.000 per bulan. Jika penghasilannya per bulan adalah Rp6.000.000, maka penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah Rp6.000.000 - Rp4.500.000 = Rp1.500.000. Dengan tarif PPh Pasal 21 sebesar 5%, maka pajak yang terutang adalah Rp1.500.000 x 5% = Rp75.000.

Memahami ketentuan mengenai PTKP dalam PPh Pasal 21 sangat penting bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan memahami ketentuan tersebut, Wajib Pajak dapat menghitung dengan tepat PPh Pasal 21 yang terutang dan memanfaatkan keringanan pajak yang diberikan pemerintah.

Dikurangkan dengan biaya jabatan

Dalam konteks "apa itu pajak pph 21", "Dikurangkan dengan biaya jabatan" merupakan komponen penting yang perlu dipahami. Biaya jabatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka menjalankan pekerjaan atau usaha. Pengurangan biaya jabatan dari penghasilan kena pajak berfungsi untuk memberikan keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki pengeluaran terkait pekerjaan.

Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Beberapa contoh biaya jabatan yang dapat dikurangkan antara lain:

Biaya transportasi
Biaya makan
Biaya representasi
Biaya pendidikan atau pelatihan
Biaya peralatan kerja

Pengurangan biaya jabatan berdampak langsung pada jumlah pajak yang terutang. Semakin besar biaya jabatan yang dikurangkan, semakin kecil penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif progresif. Hal ini berarti Wajib Pajak akan membayar pajak yang lebih rendah.

Sebagai contoh, seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan per bulan Rp6.000.000 memiliki biaya jabatan yang dikeluarkan sebesar Rp1.000.000 per bulan. Penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah Rp6.000.000 - Rp1.000.000 = Rp5.000.000. Dengan tarif PPh Pasal 21 sebesar 5%, maka pajak yang terutang adalah Rp5.000.000 x 5% = Rp250.000.

Memahami ketentuan mengenai biaya jabatan dalam PPh Pasal 21 sangat penting bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan memahami ketentuan tersebut, Wajib Pajak dapat memanfaatkan keringanan pajak yang diberikan pemerintah dan mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Memiliki sanksi bagi yang tidak membayar atau terlambat membayar

Dalam konteks "apa itu pajak pph 21", "Memiliki sanksi bagi yang tidak membayar atau terlambat membayar" menjadi aspek penting yang perlu dipahami. Sanksi diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan.

Jenis Sanksi
Sanksi yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar atau terlambat membayar PPh Pasal 21 dapat berupa:
- Sanksi administrasi berupa denda
- Sanksi pidana berupa kurungan
Besaran denda yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan jangka waktu keterlambatan.
Dampak Sanksi
Sanksi yang dikenakan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Wajib Pajak, baik secara finansial maupun hukum. Denda yang dikenakan dapat menambah beban finansial Wajib Pajak, sementara sanksi pidana dapat berujung pada pidana kurungan.
Pencegahan dan Kepatuhan
Ketentuan sanksi bertujuan untuk mencegah Wajib Pajak dari ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi, Wajib Pajak diharapkan lebih patuh dalam membayar dan melaporkan PPh Pasal 21 tepat waktu.
Peran Pihak Ketiga
Dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, pihak ketiga, seperti perusahaan atau instansi pemerintah, memiliki peran penting. Apabila pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan memahami ketentuan sanksi bagi yang tidak membayar atau terlambat membayar PPh Pasal 21, Wajib Pajak diharapkan dapat lebih tertib dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini tidak hanya akan menghindari sanksi, tetapi juga berkontribusi pada penerimaan negara yang optimal.

Merupakan sumber pendapatan negara

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pendapatan dari PPh Pasal 21 digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.

Penerimaan PPh Pasal 21 sangat bergantung pada jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, semakin besar pula PPh Pasal 21 yang terutang. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPh Pasal 21 sangat penting untuk menjaga stabilitas penerimaan negara.

Sebagai contoh, pada tahun 2022, penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp 102,7 triliun. Penerimaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara setelah PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPh Pasal 21 digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit.

Dengan memahami bahwa PPh Pasal 21 merupakan sumber pendapatan negara, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan membayar PPh Pasal 21 tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, Wajib Pajak tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara.

Pertanyaan Umum Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berikut beberapa pertanyaan umum tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 beserta jawabannya:

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21?

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pertanyaan 2: Siapa saja yang wajib membayar PPh Pasal 21?

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi, wajib membayar PPh Pasal 21.

Pertanyaan 3: Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21?

Cara menghitung PPh Pasal 21 adalah dengan mengurangi penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan, kemudian dikalikan dengan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan yang berlaku.

Pertanyaan 4: Kapan PPh Pasal 21 harus dibayar?

PPh Pasal 21 dibayar secara bulanan atau setiap kali menerima penghasilan.

Pertanyaan 5: Siapa yang berwenang memotong PPh Pasal 21?

Pihak yang berwenang memotong PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, instansi pemerintah, atau lembaga lainnya yang melakukan pembayaran penghasilan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pertanyaan 6: Apa akibatnya jika tidak membayar PPh Pasal 21?

Apabila tidak membayar atau terlambat membayar PPh Pasal 21, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau sanksi pidana berupa kurungan.

Dengan memahami pertanyaan umum di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya terkait PPh Pasal 21.

Sebagai penutup, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang sangat penting bagi negara karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Dengan membayar PPh Pasal 21 tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PPh Pasal 21, Wajib Pajak dapat mengunjungi website Direktorat Jenderal Pajak atau berkonsultasi dengan konsultan pajak.

Tips Memahami dan Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang wajib dibayar oleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi. Untuk memahami dan membayar PPh Pasal 21 dengan benar, berikut beberapa tips yang dapat diikuti:

Tip 1: Ketahui Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 21. PKP dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan.

Tip 2: Gunakan Tarif Pajak yang Benar
PPh Pasal 21 menggunakan tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan. Pastikan untuk menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan lapisan penghasilan Anda.

Tip 3: Bayar Tepat Waktu
PPh Pasal 21 harus dibayar setiap bulan atau setiap kali menerima penghasilan. Pembayaran PPh Pasal 21 dapat dilakukan melalui bank atau melalui aplikasi pajak online.

Tip 4: Simpan Bukti Pembayaran
Simpan bukti pembayaran PPh Pasal 21 sebagai arsip. Bukti pembayaran ini dapat digunakan sebagai bukti pelunasan pajak jika diperlukan.

Tip 5: Konsultasikan dengan Ahli
Jika mengalami kesulitan dalam memahami atau membayar PPh Pasal 21, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau pihak berwenang lainnya.

Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat memahami dan membayar PPh Pasal 21 dengan benar dan terhindar dari sanksi perpajakan.

Kesimpulan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik dari dalam maupun luar negeri. PPh Pasal 21 bersifat final, artinya pajak ini langsung dipotong dari penghasilan Wajib Pajak dan tidak perlu dilaporkan lagi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

PPh Pasal 21 memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Dengan membayar PPh Pasal 21 tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

Pajakano.com